ORDE BARU


ORDE BARU



Hasil gambar untuk FOTO ORDE BARU


SEJARAH

Masa era orde baru ditandai dengan pelantikan presiden baru pengganti Presiden Soekarno yaitu Jendral Soeharto. Pada saat itu Jendral Soeharto dilantik pada tanggal 12 Maret 1967 sebagai Presiden Republik 
Indonesia. Dan pada pemerintah orde barulah penataan kembali tatanan seluruh kehidupan bangsa dan negara serta menjadi titik awal evaluasi terhadap penyelewengan pada masa pemerintahan terdahulu.

 LATAR BELAKANG
Orde baru lahir sebagai upaya untuk:
  • Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
  • Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Menyusun kembali kekuasaan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Orde Baru menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika yaitu adanya pemisahan kekuasaan di pemerintah yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Presiden Soeharto memulai pemerintahan Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.
Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah tak selalu dapat diselesaikan dengan mulus, seperti keadaan perekonomian yang semakin terpuruk pada masa orde baru. Keterpurukan yang terjadi ketika Soeharto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun.
Kebijakan politik ekonomi disusun oleh pemerintah yang bertujuan semata – mata hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia salah satunya dengan mengendalikan inflasi. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto.
Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”.

 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
Kebijakan Bidang Politik
Beberapa kebijakan politik pada masa orde baru yang ditetapkan oleh pemerintah orba dan Presiden Soeharto yaitu:
  1. Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi – organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat melalui surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS no. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 sebagai realisasi dari Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.
  2. Memperbaharui kabinet Dwikora dengan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terkait dengan gerakan 30 September 1965 melalui Keputusan Presiden no.5 tanggal 18 Maret 1966. Juga membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR dari para tersangka G30S PKI.
  3. Mengembalikan peran dan kedudukan MPRS yaitu diatas Presiden agar sesuai dengan UUD 1945. Soeharto juga melakukan kebijakan orde baru dengan memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak diberi kedudukan sebagai menteri lagi.
  4. Pelaksanaan pemilihan umum yang lebih sederhana pertama kali pada masa orde baru di tahun 1971 dengan penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 partai menjadi tiga partai saja berdasarkan kesamaan program partai. Partai politik pada masa orde baru yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai – partai nasionalis dan Kristen, lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai – partai Islam. Ketiga partai ini sangat dibatasi aktivitas politiknya termasuk pada masa kampanye singkat di masa pemilu.
  5. Militer diberikan hak secara resmi untuk ikut berperan dalam pemerintahan dengan istilah Dwifungsi ABRI.
  6. Diwajibkannya pendidikan dan penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan Asas Tunggal Pancasila untuk partai – partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
  7. Irian Barat dan Timor Timur bergabung dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia walaupun tidak dengan usaha yang mulus.
  8. Indonesia menjadi pelopor dalam pendirian ASEAN dan juga melakukan beberapa kebijakan politik luar negeri seperti mengakui negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967.
Kebijakan Bidang Sosial
Untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada waktu itu yang berada dalam keadaan terpuruk, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan pada orde baru yang menjadi ciri pokok orde baru seperti Gerakan Orang Tua Asuh, Program Keluarga Berencana dengan slogan “Dua Anak Cukup”, transmigrasi, dan gerakan wajib belajar 9 tahun.
Kebijakan Bidang Ekonomi
Beberapa hal yang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan orde baru yaitu:
1. Repelita
Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah kebijakan orde baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Upaya pemerintah orde baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional berhasil dengan menggunakan Repelita, diantaranya  terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) seperti berikut ini:
  • Pelita I yang dimulai pada 1 April 1969 – 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menekankan pembangunan pada bidang pertanian.
  • Pelita II dimulai pada 1 April 1974 – 31 Maret 1979 yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak rata – rata 7 persen setahun.
  • Pelita III sejak 1 April 1979 – 31 Maret 1984 yang menekankan tujuan Trilogi Pembangunan.
  • Pelita IV sejak 1 April 1984 – 31 Maret 1989 berhasil melaksanakan keluarga berencana dan swasembada pangan serta perumahan.
  • Pelita V dimulai pada 1 April 1989 – 31 Maret 1994 menyasar sektor pertanian dan industri untuk ekspor.
  • Pelita VI yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan industri ekspor.
2. Trilogi Pembangunan
Selain itu juga adanya wacana pembangunan nasional dalam istilah Trilogi Pembangunan yang dijadikan landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan negara. Ada tiga aspek dalam trilogi pembangunan yaitu:
  • Stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis
  • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
  • Pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
3. Pemulihan di Bidang Ekonomi Mulai 1966 – 1973
Tujuan dasar dari kebijakan orde baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia yaitu menjadi anggota IMF (International Monetary Fund), menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960an. Langkah ini akhirnya memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara Barat dan juga Jepang ke Indonesia. Kemudian untuk mengatasi hiperinflasi, Soeharto mengandalkan para teknokrat ekonomi yang sebagian besar dididik di Amerika Serikat untuk membuat rencana guna memulihkan ekonomi.
Pada akhir 1960an penciptaan stabilitas harga dilakukan melalui kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang atau pencetakan uang. Juga membebaskan kontrol pasar untuk memulihkan mekanisme pasar bebas, menerapkan UU Penanaman Modal Asing pada 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada 1968. Penetapan kedua UU ini mengundang investor sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 10% di tahun 1968.
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Intevensi Pemerintah (1974 – 1982)
Kebijakan orde baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat diatas angka 5%. Indonesia saat itu juga mendapat keuntungan secara signifikan dari perdagangan minyak di tahun 1970an sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur dan mendirikan industri dalam skala besar. Namun sebagai akibat dari rakyat yang merasa diabaikan dari keuntungan ini terjadi sejarah peristiwa Malari pada tahun 1974, yang berawal dari protes terhadap banyaknya pemodal asing di Indonesia. Sejak itu aturan mengenai investasi asing diperketat dan diganti dengan kebijakan memberi perlakuan khusus terhadap pribumi.
5. Ekspor dan Deregulasi sejak 1983 – 1996
Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980an dan reposisi mata uang pada tahun 1985 sehingga pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan orde baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan pengulangan devaluasi rupiah. Selain itu pemerintah juga mengizinkan berbagai pendirian bank swasta baru, kebebasan bank asing beroperasi di luar Jakarta, yang kemudian justru menjadi masalah yang menambah krisis di Indonesia pada akhir 1990an, selain dari berbagai penyimpangan pada masa orde baru yang juga menjadi faktor penyebab runtuhnya orde baru dan akhir masa pemerintahan Orde Baru.
Kebijakan di bidang budaya
Pemerintah mendukung kirap remaja Indonesia yaitu: Parade Keliling Pemuda Indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana “Mbak Tutut” sejak tahun 1989, mereka menjelajahi desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibadah, menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.
penyebab mundurnya orde baru

Faktor Penyebab
Pada akhir masa orde baru terjadi banyak kekerasan, kasus pelanggaran HAM dimana-mana, krisis moneter melanda, Kegagalan panen akibat kemarau dahsyat yang belum pernah terjadi selama lebih dari 50 tahun terakhir. Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia pun menambah deretan masalah yang mendukung runtuhnya pemerintahan rezim orde baru. Beberapa faktor penyebab runtuhnya orde baru tersebut diantaranya:
1. Krisis Moneter
Krisis keuangan merupakan faktor terpenting yang menjadi sebab rezim orde baru mengalami keruntuhan, Krisis ini pertama kali melanda wilayah Asia Timur sekitar juli 1997. Yang menyebabkan terjadinya kepanikan global. Dalam sejarah ASEAN, Thailand merupakan negara pertama yang mengalami krisis keuangan hingga hampir disebut sebagai negara bangkrut.  Akibat yang timbul dari krisis tersebut menyebabkan pelemahan diberbagai sektor keuangan termasuk di Indonesia.
Sebelumnya tak ada indikasi krisis tersebut akan sampai ke Indonesia, ini karena inflasi yang cukup rendah, devisa negara yang dirasa masih cukup besar dan karena nilai surplus berada dikisaran  USD 900 juta. Perkembangan dunia usaha pun masih stabil karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Krisis yang menghantam Thailan dan membuat mata uangnya merosot tajam, tak pelak ini pun ikut mengguncang perekonomian di Indonesia.
Sekitar juli 1997 nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD. Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember, dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat seluruh masyarakat di indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang telah ditanam di Indonesia. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.
2. Utang Luar negeri
Ditengah perekonomian yang dilanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Utang Indonesia hingga 6 februari 1998 mencapai USD 63,462 milliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai USD 73,962 milliar. Dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika akibat krisis yang melanda Asia Pasifik, utang luar negeri yang dimiliki pemerintah Indonesia yang kebanyakan menggunakan mata uang tersebut semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia dan terjebak alam putaran utang yang seolah tak ada habisnya.
3. Penyimpangan UUD
Menurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33 bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru dikusai oleh sebagian orang saja yakni para konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi, atau dengan kata lain sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis.
4. Pola Pemerintahan Terpusat
Sistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat yakni di Jakarta sebagai pusat pemerintahan membuat segala pemerintah pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Namun disisi lain membuat pembangunan tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan. Dampaknya seperti yang terjadi di Irian jaya, penduduk lokal merasa dianak tirikan sebab sumber daya alamnya diambil secara besar-besaran dan di bawa semua ke pemerintah pusat tanpa meninggalkan manfaat apapun.
5. Masalah Politik
Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya. Dengan dalih untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bangsa dan negara yang lebih terjaga. Ini menyebabkan banyak aspirasi rakyat yang seolah terbungkam dan secara tidak langsung wajib menuruti kehendak penguasa tanpa boleh membantah.
Adanya dualisme fungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama pemerintahan orde baru. Ini sangat bertentangan dengan sejarah lahirnya Pancasila yang selama ini di junjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Misalnya saja ada seorang yang mengkritik kebijakan pemerintah pada masa orde baru saat itu, konsekuensinya adalah hukuman penjara karena dianggap menciptakan keresahan dan mengganggu stabilitas negara. Ini hanya upaya pemerintahan untuk tetap menjaga eksistensinya pada masyarakat.

Komentar

Posting Komentar